KATURI NEWS – Perdana Menteri Islandia Kristrun Frostadottir mengecam unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial yang menampilkan Islandia dan sejumlah wilayah lain seolah-olah menjadi bagian dari Amerika Serikat. Frostadottir menilai unggahan tersebut tidak dapat dianggap sebagai lelucon biasa karena menyangkut persoalan kedaulatan sebuah negara.
Pernyataan itu disampaikan Frostadottir dalam konferensi pers pada Selasa. Pernyataan tersebut disiarkan oleh televisi nasional Islandia, RUV. Ia menyebut situasi yang muncul setelah unggahan Trump sebagai sesuatu yang absurd dan menegaskan bahwa tidak ada hal yang lucu dalam membuat gurauan mengenai kedaulatan suatu negara.
Menurut Frostadottir, isu kedaulatan merupakan persoalan serius yang tidak seharusnya dijadikan bahan candaan. Ia bahkan menggambarkan unggahan tersebut sebagai sebuah penghinaan terhadap Islandia.
Unggahan yang menjadi sorotan itu menampilkan sebuah peta dengan wilayah Amerika Serikat, Kanada, Greenland, Islandia, Meksiko, serta kawasan Amerika Tengah dan Karibia. Seluruh wilayah dalam peta tersebut digambarkan menggunakan corak yang menyerupai bendera Amerika Serikat dan diberi penanda bertuliskan “Amerika Serikat”.
Gambaran tersebut menimbulkan reaksi dari pemerintah Islandia. Frostadottir memastikan Kementerian Luar Negeri Islandia telah mengambil langkah diplomatik dengan menyampaikan protes kepada Duta Besar Amerika Serikat.
Menurutnya, pemerintah Islandia ingin menegaskan bahwa unggahan tersebut sepenuhnya tidak dapat diterima. Protes tersebut menjadi bentuk respons resmi Reykjavik terhadap konten yang dinilai menyentuh persoalan kemerdekaan dan kedaulatan Islandia.
Frostadottir juga menegaskan bahwa status merdeka dan berdaulat Islandia bukan sesuatu yang dapat diputuskan ataupun ditawar oleh pihak lain. Ia menyatakan bahwa rakyat Islandia memiliki hak untuk menentukan masa depan negaranya sendiri.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan sikap tegas pemerintah Islandia dalam mempertahankan prinsip kedaulatan nasional. Bagi Reykjavik, kemerdekaan bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan objek negosiasi atau ditentukan oleh negara lain.
Di tengah polemik tersebut, Menteri Luar Negeri Islandia Thorgedur Katrin Gunnarsdottir turut menyampaikan sikap negaranya terhadap Greenland. Ia menegaskan kembali dukungan Islandia kepada Greenland dan menyatakan bahwa Reykjavik akan tetap bersama rakyat Greenland.
Sikap pemerintah Islandia tersebut menunjukkan bahwa unggahan Trump tidak hanya dipandang sebagai persoalan komunikasi di media sosial. Pemerintah Islandia menempatkannya dalam konteks yang lebih serius karena menyangkut penggambaran wilayah dan status kedaulatan negara.
Frostadottir menegaskan bahwa Islandia akan terus menentukan jalannya sendiri. Pemerintah Islandia juga telah menggunakan jalur diplomatik untuk menyampaikan keberatan secara langsung kepada perwakilan Amerika Serikat.
Polemik ini menjadi sorotan karena munculnya gambaran Islandia dalam peta yang seolah-olah menempatkan negara tersebut di bawah wilayah Amerika Serikat. Pemerintah Islandia kemudian merespons dengan menegaskan kembali posisi negaranya sebagai negara merdeka dan berdaulat serta menolak segala bentuk penggambaran yang bertentangan dengan prinsip tersebut.
About the Author
