KATURI NEWS – Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera tetap aman dan tidak akan mengganggu keberlangsungan program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan yang beredar di kalangan media dan publik, menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait besarnya kebutuhan dana pascabencana di beberapa daerah.
Menurut Purbaya, kebutuhan riil anggaran yang diajukan untuk pembenahan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sejauh ini tercatat sekitar Rp 51 triliun. Angka tersebut merupakan hasil dari inventarisasi awal pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait yang mencakup perbaikan infrastruktur, pemulihan fasilitas publik, hingga dukungan untuk masyarakat terdampak.
Ia menegaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam batas kemampuan fiskal negara. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk menghadapi situasi darurat dan pemulihan pascabencana, sehingga tidak perlu mengorbankan program-program strategis lain yang sedang berjalan. Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan.
“Penanganan bencana merupakan kewajiban negara, namun pemerintah juga tetap menjaga agar program prioritas, termasuk MBG, tidak terganggu,” demikian pernyataan yang disampaikan Purbaya dalam konteks penjelasan kondisi fiskal saat ini. Ia menilai, dengan perencanaan anggaran yang matang dan pengelolaan keuangan negara yang hati-hati, kedua kebutuhan tersebut dapat berjalan beriringan.
Wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi berbagai bencana alam, mulai dari banjir, longsor, hingga gempa bumi di beberapa titik. Dampak bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi hal yang mendesak.
Purbaya menjelaskan bahwa dana Rp 51 triliun tersebut tidak akan dicairkan sekaligus, melainkan disesuaikan dengan tahapan pemulihan dan kesiapan proyek di masing-masing daerah. Pemerintah pusat juga akan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Terkait Program MBG, pemerintah menilai program ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat penting, khususnya dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, keberlanjutan program ini tetap menjadi prioritas, meskipun negara sedang menghadapi tantangan akibat bencana alam di sejumlah wilayah.
Pernyataan ini diharapkan dapat menenangkan kekhawatiran masyarakat bahwa penanganan bencana akan membebani keuangan negara secara berlebihan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir dalam situasi darurat, sekaligus menjaga kesinambungan program-program strategis nasional.
Dengan pendekatan yang terukur dan koordinasi lintas sektor, pemerintah optimistis pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan agenda pembangunan lainnya. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan mendukung upaya pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dan akan terus dilakukan.
About the Author
