KATURI NEWS – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak proposal perdamaian Gaza yang didukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Penolakan tersebut menjadi perkembangan penting dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik di Gaza, sekaligus menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah Israel dan pemerintahan Trump mengenai tahapan penghentian perang.
Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa Israel tidak menerima dokumen berisi 15 poin yang menjadi dasar proposal tersebut. Sikap itu disampaikan setelah muncul pembahasan intensif mengenai kemungkinan penerapan kesepakatan yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Hamas secara prinsip.
Salah satu persoalan utama terletak pada penarikan pasukan Israel dari Gaza. Proposal yang didukung Washington memasukkan mekanisme penarikan pasukan Israel secara bertahap, bersamaan dengan proses perlucutan senjata Hamas. Rencana tersebut juga mencakup pembentukan kekuatan stabilisasi internasional dan pasukan kepolisian Palestina untuk membantu menjaga keamanan di wilayah tersebut.
Netanyahu mengambil posisi berbeda. Ia menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan meninggalkan Gaza sebelum Hamas benar-benar menyerahkan persenjataannya. Dengan demikian, pemerintah Israel menginginkan jaminan keamanan dan pelaksanaan perlucutan senjata Hamas terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan militer secara penuh.
Perbedaan tersebut menciptakan persoalan baru bagi Washington. Sebelumnya, Trump menggambarkan rencana Gaza sebagai langkah penting menuju perdamaian dan menyatakan bahwa proses tersebut telah memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang terlibat. Namun, penolakan Netanyahu menunjukkan bahwa implementasi proposal masih menghadapi hambatan serius di tingkat politik Israel.
Meski demikian, penolakan Netanyahu tidak serta-merta berarti seluruh proses diplomatik telah berakhir. Seorang pejabat Board of Peace yang terlibat dalam rencana tersebut mengatakan proposal itu masih berjalan dan pembahasannya terus berlanjut. Mekanisme pelaksanaan dirancang secara bertahap dengan mempertimbangkan pemenuhan komitmen masing-masing pihak sebelum langkah yang dianggap tidak dapat dibatalkan dilakukan.
Perselisihan ini juga menempatkan Netanyahu dalam posisi politik yang sulit. Perdana menteri Israel harus menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok politik sayap kanan dalam pemerintahannya yang menolak konsesi terhadap Hamas. Pada saat yang sama, hubungan dekat dengan Trump membuat pemerintah Israel perlu mempertimbangkan tekanan dari Washington untuk mencapai penyelesaian konflik.
Bagi Trump, perbedaan tersebut juga menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintahannya dalam mendorong kesepakatan yang dapat diterima Israel dan Hamas. Dukungan AS sangat penting bagi proses diplomasi, tetapi Washington tetap membutuhkan persetujuan dan kerja sama dari pemerintah Israel untuk menjalankan setiap tahap kesepakatan di lapangan.
Situasi ini membuat masa depan proposal 15 poin tersebut masih belum pasti. Perbedaan mengenai urutan perlucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel menjadi salah satu persoalan paling sulit untuk diselesaikan. Jika kedua pihak tidak menemukan formula kompromi, upaya menuju penghentian konflik di Gaza berpotensi kembali menghadapi kebuntuan.
Untuk saat ini, penolakan Netanyahu memperlihatkan bahwa kesepakatan yang didukung AS masih membutuhkan negosiasi lanjutan. Masa depan rencana tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan Washington, Israel, dan Hamas menemukan mekanisme yang dapat menjembatani tuntutan keamanan Israel dengan proses penghentian konflik dan penarikan pasukan dari Gaza.
About the Author
