KATURI ENTERTAINMENT – Presenter sekaligus anggota DPR RI, Uya Kuya, mengambil langkah tegas dalam menghadapi peredaran berita bohong yang menyeret namanya di media sosial. Ia melaporkan sejumlah akun ke pihak kepolisian setelah muncul tuduhan yang menyebut dirinya memiliki ratusan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Laporan tersebut diajukan ke unit siber Polda Metro Jaya pada Sabtu malam. Uya menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar dan berpotensi merugikan reputasinya. Ia juga menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak memiliki satu pun dapur yang terkait dengan program tersebut.
Menurut Uya, keputusan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum bukan tanpa alasan. Ia mengaku belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika dirinya memilih untuk tidak menanggapi berbagai tuduhan yang beredar. Sikap diam tersebut justru berujung pada konsekuensi serius, termasuk aksi penjarahan terhadap rumah pribadinya akibat provokasi dari konten hoaks yang viral.
Peristiwa tersebut terjadi pada Agustus tahun lalu dan meninggalkan dampak besar bagi dirinya dan keluarga. Uya menilai bahwa penyebaran informasi palsu yang tidak ditangani secara tegas dapat memicu tindakan nyata di dunia nyata, bahkan membahayakan keselamatan. Karena itu, ia kini memilih untuk bersikap lebih aktif dalam melawan hoaks.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun beberapa akun yang diduga menyebarkan fitnah telah menghapus unggahan mereka, langkah hukum tetap akan dilanjutkan. Timnya telah mengumpulkan bukti berupa tangkapan layar sebagai dasar pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan konten tidak serta-merta menghapus konsekuensi hukum atas penyebaran informasi yang merugikan pihak lain.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya literasi digital di tengah masyarakat. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, terutama di media sosial, dapat dengan cepat memicu opini publik yang salah dan berdampak luas. Dalam beberapa kasus, seperti yang dialami Uya, dampaknya bahkan bisa berujung pada tindakan anarkis.
Langkah yang diambil Uya Kuya juga menjadi sinyal bahwa figur publik semakin serius dalam menghadapi penyebaran hoaks. Dengan melibatkan aparat penegak hukum, diharapkan ada efek jera bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu.
Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi. Verifikasi sumber, pengecekan fakta, serta sikap kritis menjadi kunci untuk mencegah meluasnya hoaks. Peran aktif semua pihak, baik individu maupun institusi, sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
About the Author
