KATURI NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya peningkatan kualitas belanja negara setelah menerima kritik mengenai pengelolaan anggaran pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan pejabat eselon I di Kementerian Keuangan di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026.
Dalam sambutannya, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapat pertanyaan terkait peran Kementerian Keuangan sebagai institusi yang mengelola anggaran negara. Menurutnya, ada pihak yang mempertanyakan mengapa masih ditemukan belanja pemerintah yang dinilai kurang tepat, sementara Kementerian Keuangan dianggap tidak mengambil langkah yang cukup tegas.
Purbaya tidak menyebutkan identitas orang yang menyampaikan pertanyaan tersebut. Namun, ia menganggap masukan itu sebagai kritik yang patut menjadi perhatian seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Menurutnya, kualitas belanja negara tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari ketepatan penggunaan dana dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Ia menilai persoalan tersebut menjadi tantangan penting dalam pengelolaan keuangan negara saat ini. Karena itu, Purbaya meminta Direktur Jenderal Anggaran yang baru dilantik, Sudarto, untuk segera membentuk tim internal yang bertugas melakukan kajian lebih mendalam terhadap setiap usulan anggaran sebelum mendapatkan persetujuan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat proses evaluasi sehingga usulan belanja yang tidak sesuai dengan tujuan program pemerintah dapat terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, potensi penggunaan anggaran yang tidak efektif dapat diminimalkan.
Purbaya secara khusus menyinggung lolosnya usulan pembelian motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bahwa proses penelaahan anggaran perlu dilakukan secara lebih teliti agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus memiliki hubungan yang jelas antara kebutuhan anggaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, proses penyusunan dan pembahasan anggaran memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta koordinasi yang baik antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan.
Selain memperkuat mekanisme pengawasan internal, Purbaya juga berharap seluruh pejabat yang menangani proses penyusunan anggaran dapat meningkatkan profesionalisme dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, setiap keputusan terkait penggunaan uang negara harus mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas.
Pembentukan tim internal di Direktorat Jenderal Anggaran diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Tim tersebut nantinya akan melakukan penelaahan terhadap berbagai usulan anggaran sebelum masuk ke tahap persetujuan, sehingga potensi belanja yang tidak relevan dapat dicegah sejak awal.
Upaya memperbaiki kualitas belanja negara menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem evaluasi yang lebih ketat, pemerintah berharap setiap rupiah yang dibelanjakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pencapaian berbagai program prioritas nasional.
Pernyataan Purbaya sekaligus menjadi penegasan bahwa perbaikan tata kelola anggaran tidak hanya berfokus pada besaran belanja, tetapi juga pada kualitas, ketepatan sasaran, dan dampak nyata yang dihasilkan dari setiap program pemerintah. Dengan pengawasan yang semakin kuat, diharapkan pengelolaan anggaran negara menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.
About the Author
