
KATURI NEWS – Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Juni 2026, sistem pembayaran digital tersebut telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna dan diterima oleh 44,86 juta merchant di berbagai wilayah Indonesia.
Dari total merchant yang telah menggunakan QRIS, sebanyak 96,68 persen di antaranya berasal dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling besar memanfaatkan perluasan sistem pembayaran digital berbasis QR code di Indonesia.
Bank Indonesia menilai perkembangan QRIS tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai. Lebih dari itu, penggunaan QRIS juga menjadi salah satu jalur penting bagi UMKM untuk masuk dan terhubung dengan perkembangan ekosistem ekonomi serta keuangan digital.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan QRIS kini memiliki peran yang semakin luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, kehadiran sistem pembayaran tersebut telah berkembang menjadi pintu awal bagi UMKM untuk mengakses berbagai layanan dalam ekosistem digital.
“QRIS bukan lagi sekadar alat pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, tetapi QRIS sudah menjadi pintu masuk utama bagi UMKM ke dalam ekosistem keuangan digital,” ujar Filianingsih dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Perkembangan teknologi dan pesatnya ekonomi digital membuat proses transformasi menjadi semakin penting bagi keberlangsungan usaha. Digitalisasi dinilai dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas, membuat proses bisnis lebih efisien, sekaligus membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Karena itu, Bank Indonesia terus mendorong UMKM agar semakin aktif memanfaatkan teknologi digital. Upaya tersebut dijalankan melalui tiga strategi utama yang mencakup pengembangan sektor produksi, perluasan pasar, hingga penguatan akses terhadap pembiayaan.
Strategi pertama adalah e-farming melalui penerapan digital farming. Pendekatan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi, khususnya melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha dan proses produksi.
Selanjutnya, BI mendorong e-commerce dengan memperluas proses onboarding UMKM ke dalam platform dan ekosistem perdagangan digital. Melalui langkah tersebut, pelaku usaha diharapkan memiliki akses yang lebih besar terhadap pasar serta peluang untuk menjangkau konsumen di luar wilayah operasionalnya.
Sementara strategi ketiga adalah e-financing melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan atau SIAPIK. Sistem ini ditujukan untuk membantu pelaku UMKM memperbaiki pencatatan dan penyusunan informasi keuangan, sehingga dapat mendukung pengelolaan usaha sekaligus memperkuat akses terhadap sumber pembiayaan.
Filianingsih juga menekankan bahwa transformasi UMKM membutuhkan dukungan ekosistem inovasi digital yang kuat. Kolaborasi antara berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan solusi teknologi yang tidak hanya berkembang secara konsep, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata oleh pelaku usaha.
Salah satu langkah yang terus diperkuat Bank Indonesia adalah pengembangan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI). Program tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan talenta digital, inovator, dunia industri, pemerintah, serta berbagai mitra strategis.
Melalui kolaborasi tersebut, BI berharap lahir berbagai solusi digital yang relevan dengan kebutuhan sektor riil, termasuk UMKM. Dengan semakin luasnya pemanfaatan QRIS dan dukungan program digitalisasi lainnya, UMKM diharapkan tidak hanya mampu mengikuti perubahan teknologi, tetapi juga meningkatkan daya saing dan berkembang di tengah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
