KATURI NEWS – Pengadilan militer di China menjatuhkan hukuman mati kepada dua mantan Menteri Pertahanan negara tersebut, Wei Fenghe dan Li Shangfu, dalam kasus korupsi yang menjadi perhatian publik internasional. Putusan tersebut diumumkan pada Kamis, 7 Mei 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah China memberantas praktik korupsi di lingkungan militer dan pemerintahan.
Menurut laporan kantor berita resmi Xinhua, kedua mantan pejabat tinggi itu dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama dua tahun. Dalam sistem hukum China, hukuman semacam ini umumnya akan diubah menjadi penjara seumur hidup setelah masa penangguhan berakhir, selama terpidana tidak melakukan pelanggaran tambahan selama periode tersebut.
Meski hukuman mati mereka nantinya dikonversi menjadi penjara seumur hidup, pengadilan menegaskan bahwa Wei Fenghe dan Li Shangfu tidak akan memperoleh kemungkinan pengurangan masa hukuman maupun pembebasan bersyarat. Selain itu, seluruh aset pribadi keduanya juga diputuskan untuk disita negara.
Kasus ini menambah daftar panjang pejabat tinggi China yang terseret kampanye antikorupsi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah China memang dikenal menjalankan kebijakan tegas terhadap tindak pidana korupsi, terutama di sektor strategis seperti militer dan pertahanan.
Wei Fenghe pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan China pada periode 2018 hingga 2023. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam modernisasi militer China dan memiliki latar belakang kuat di bidang strategi pertahanan. Sebelum menjadi menteri, Wei juga pernah memimpin pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat China.
Sementara itu, Li Shangfu menjabat sebagai Menteri Pertahanan setelah Wei Fenghe. Namun masa jabatannya berlangsung relatif singkat sebelum akhirnya terseret penyelidikan dugaan korupsi. Namanya sempat menjadi sorotan internasional karena perannya dalam pengembangan teknologi dan pengadaan militer China.
Penyelidikan terhadap kedua mantan pejabat tersebut dilakukan oleh otoritas militer dan lembaga pengawas disiplin Partai Komunis China. Mereka diduga menerima suap dan menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pengadaan militer bernilai besar.
Pemerintah China di bawah kepemimpinan Xi Jinping terus memperkuat kampanye antikorupsi yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Program tersebut menyasar pejabat sipil maupun militer dan dianggap sebagai salah satu agenda utama pemerintahan Xi.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pejabat tinggi militer China juga telah dicopot dari jabatan atau diproses hukum akibat dugaan pelanggaran disiplin dan korupsi. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas serta loyalitas di tubuh militer China.
Kasus yang menimpa Wei Fenghe dan Li Shangfu dipandang memiliki dampak besar karena keduanya pernah menduduki posisi penting dalam struktur pertahanan nasional. Pengamat politik menilai putusan ini menunjukkan bahwa pemerintah China ingin mengirim pesan kuat bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum, termasuk mantan pejabat tingkat tinggi militer.
Di sisi lain, vonis tersebut juga memperlihatkan ketatnya sistem hukum China dalam menangani kasus korupsi. Hukuman berat sering dijatuhkan kepada pejabat yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan, terutama bila kasusnya berkaitan dengan kepentingan negara dan keamanan nasional.
Putusan pengadilan militer terhadap dua eks Menteri Pertahanan itu menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang melibatkan pejabat pertahanan China dalam beberapa tahun terakhir.
About the Author
