KATURI NEWS – Perbincangan mengenai batas kemiskinan kembali mencuat setelah beredar unggahan di media sosial X yang menyebut bahwa warga dengan pengeluaran di atas Rp20.000 per hari tidak termasuk kategori miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Narasi tersebut memicu diskusi luas di masyarakat, terutama terkait apakah angka tersebut realistis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Unggahan yang viral itu mengaitkan angka Rp20.000 per hari dengan data Garis Kemiskinan Nasional yang dirilis BPS pada September 2024, yakni sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Jika dibagi rata, angka tersebut memang mendekati sekitar Rp19.800 hingga Rp20.000 per hari per orang.
Namun, perdebatan publik menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasa angka tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, terutama untuk kebutuhan keluarga dengan beberapa anggota.
Apa Itu Garis Kemiskinan?
Garis kemiskinan merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau rumah tangga masuk dalam kategori miskin berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Dalam metodologi BPS, garis kemiskinan dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan. Kebutuhan makanan dihitung dari jumlah kalori minimum yang harus dipenuhi seseorang setiap hari, sementara kebutuhan non-makanan mencakup pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.
Angka Rp595.242 per kapita per bulan berarti batas tersebut dihitung untuk satu orang, bukan satu keluarga. Hal ini sering kali menjadi sumber kesalahpahaman di masyarakat, karena kebutuhan rumah tangga tentu berbeda dengan kebutuhan individu.
Mengapa Angka Itu Menjadi Perdebatan?
Perdebatan muncul karena banyak warganet membandingkan angka tersebut dengan realitas harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.
Dalam unggahan yang beredar, misalnya, disebutkan simulasi sederhana pengeluaran harian keluarga yang terdiri dari tiga orang. Dengan total anggaran sekitar Rp20.000 per hari, kebutuhan seperti beras, tempe, sayur, bumbu, dan minuman dianggap sudah menghabiskan sebagian besar dana, belum termasuk biaya listrik, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Simulasi tersebut menggambarkan betapa sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dengan anggaran yang sangat terbatas, apalagi jika ada kebutuhan tak terduga.
Perbandingan semacam ini memicu diskusi lebih luas mengenai perbedaan antara standar statistik dan realitas ekonomi masyarakat.
Perbedaan Statistik dan Kondisi Nyata
Para ahli ekonomi sering menjelaskan bahwa garis kemiskinan bukanlah ukuran kesejahteraan ideal, melainkan batas minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Artinya, seseorang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan belum tentu dapat dikatakan sejahtera. Mereka masih tergolong rentan secara ekonomi dan mudah terdampak oleh kenaikan harga atau kehilangan pendapatan.
Kelompok ini sering disebut sebagai “near poor” atau hampir miskin, yakni masyarakat yang tidak masuk kategori miskin secara statistik, tetapi tetap menghadapi kesulitan ekonomi.
Dalam konteks ini, angka garis kemiskinan berfungsi sebagai alat pengukuran kebijakan, bukan gambaran standar hidup yang layak.
Tantangan Mengukur Kemiskinan
Mengukur kemiskinan merupakan pekerjaan yang kompleks. Setiap negara memiliki metode sendiri untuk menentukan garis kemiskinan, dan angka tersebut biasanya disesuaikan dengan kondisi ekonomi, tingkat inflasi, dan pola konsumsi masyarakat.
Di Indonesia, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), yang berfokus pada kemampuan memenuhi kebutuhan minimum.
Namun, pendekatan ini sering dikritik karena dianggap belum sepenuhnya menggambarkan kualitas hidup, seperti akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, dan kondisi perumahan yang layak.
Beberapa pihak juga menilai bahwa garis kemiskinan perlu dilengkapi dengan indikator lain, seperti indeks kesejahteraan atau tingkat kerentanan ekonomi.
Reaksi Publik di Media Sosial
Viralnya narasi tentang Rp20.000 per hari menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu ekonomi.
Sebagian warganet menyampaikan kritik dengan membandingkan angka tersebut dengan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Ada pula yang menilai bahwa perhitungan statistik perlu dikomunikasikan dengan lebih jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Di sisi lain, ada juga yang mencoba menjelaskan bahwa angka tersebut adalah rata-rata nasional dan tidak selalu mencerminkan biaya hidup di kota besar yang cenderung lebih mahal.
Diskusi yang terjadi memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan sekaligus memperdebatkan kebijakan publik.
Pentingnya Literasi Data
Perdebatan mengenai garis kemiskinan juga menunjukkan pentingnya literasi data di masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, angka statistik sering kali disalahartikan atau digunakan di luar konteksnya.
Memahami bagaimana data dihitung, apa tujuan penggunaannya, dan apa keterbatasannya dapat membantu masyarakat menilai informasi secara lebih objektif.
Di sisi lain, lembaga pemerintah juga perlu memastikan bahwa data yang disampaikan kepada publik mudah dipahami dan dilengkapi dengan penjelasan yang memadai.
Perspektif Kebijakan
Data garis kemiskinan memiliki peran penting dalam perencanaan kebijakan, termasuk penentuan program bantuan sosial dan alokasi anggaran.
Pemerintah biasanya menggunakan data tersebut untuk menentukan jumlah penerima bantuan, merancang program pengentasan kemiskinan, serta memantau perkembangan kondisi ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
Namun, banyak pengamat menilai bahwa kebijakan sosial perlu mempertimbangkan kelompok rentan di atas garis kemiskinan, karena mereka juga berisiko jatuh ke dalam kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi.
Kesimpulan
Viralnya narasi tentang pengeluaran Rp20.000 per hari sebagai batas kemiskinan menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara data statistik dan pengalaman masyarakat sehari-hari.
Angka garis kemiskinan yang ditetapkan BPS merupakan alat ukur minimum untuk kebutuhan dasar per individu, bukan standar hidup ideal atau ukuran kesejahteraan keluarga.
Perdebatan yang muncul dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai data ekonomi, sekaligus mendorong diskusi yang lebih luas tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Pada akhirnya, angka statistik hanyalah salah satu cara memahami realitas. Yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut digunakan untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
About the Author
