KATURI NEWS – Seruan untuk memboikot Piala Dunia 2026 semakin menguat di Inggris menyusul memanasnya hubungan politik antara Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Pemicu utama desakan tersebut adalah pernyataan dan kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kembali menjabat sejak Januari 2025. Ancaman Trump terkait Greenland serta pengumuman tarif baru terhadap berbagai produk Eropa, termasuk dari Inggris, memicu reaksi keras di parlemen Inggris.
Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan format baru yang melibatkan 48 tim. Namun, ketegangan politik yang meningkat membuat ajang sepak bola terbesar di dunia itu terseret ke dalam pusaran diplomasi internasional. Di Inggris, isu boikot tidak hanya datang dari satu kubu politik, melainkan muncul lintas partai, mulai dari Konservatif, Partai Buruh, hingga Liberal Demokrat.
Salah satu tokoh paling vokal adalah anggota parlemen senior dari Partai Konservatif, Simon Hoare. Dalam pernyataannya di Dewan Perwakilan Rakyat Inggris, Hoare secara terbuka mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan langkah keras terhadap Amerika Serikat, termasuk opsi boikot Piala Dunia 2026. Menurutnya, dunia olahraga tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari konteks politik global, terutama ketika kebijakan sebuah negara dianggap merugikan dan mengancam stabilitas internasional.
“Kita perlu melawan api dengan api. Trump mudah tersinggung, memiliki ego besar, dan tidak suka dipermalukan,” ujar Hoare, seperti dikutip dari Guardian, Selasa (20/1/2026).
Hoare menilai bahwa partisipasi Inggris dalam Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat justru bisa dimanfaatkan sebagai alat tekanan politik. Ia menyebut bahwa ketidakhadiran tim nasional Inggris di panggung global akan menjadi simbol protes yang kuat dan berpotensi menimbulkan tekanan domestik bagi Trump.
“Haruskah tim sepak bola kita bermain di stadion Amerika untuk Piala Dunia? Ini adalah hal-hal yang akan mempermalukan presiden di dalam negeri,” tambah Hoare dalam pernyataannya.
Pandangan tersebut mendapat respons beragam dari berbagai kalangan. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Buruh dan Liberal Demokrat menyatakan kekhawatiran serupa terkait arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Trump. Mereka menilai bahwa kebijakan tarif baru dan retorika agresif terhadap sekutu lama telah merusak tatanan hubungan transatlantik yang selama ini dijaga.
Namun, tidak sedikit pula yang menilai wacana boikot Piala Dunia sebagai langkah yang berisiko. Kritikus berpendapat bahwa atlet dan suporter tidak seharusnya menjadi korban dari konflik politik tingkat tinggi. Selain itu, boikot juga berpotensi merugikan federasi sepak bola Inggris serta para pemain yang telah berjuang melalui kualifikasi panjang.
Pemerintah Inggris sendiri hingga kini belum mengeluarkan sikap resmi terkait seruan boikot tersebut. Sejumlah pejabat menegaskan bahwa keputusan terkait Piala Dunia melibatkan banyak pihak, termasuk asosiasi sepak bola, FIFA, serta pertimbangan diplomatik yang kompleks. Meski demikian, tekanan politik di dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat seiring memburuknya hubungan dengan Washington.
Isu ini mengingatkan pada sejumlah boikot olahraga di masa lalu yang dilatarbelakangi konflik politik, seperti Olimpiade era Perang Dingin. Perdebatan lama tentang apakah olahraga harus dipisahkan dari politik kembali mencuat, dengan Piala Dunia 2026 menjadi panggung terbaru dari dilema tersebut.
Dengan waktu penyelenggaraan yang semakin dekat, wacana boikot Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi isu politik besar di Inggris. Keputusan yang diambil nantinya tidak hanya akan berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada posisi Inggris dalam peta diplomasi global. Apakah sepak bola akan kembali menjadi alat tekanan politik, atau justru dijaga sebagai ruang netral di tengah ketegangan internasional, masih menjadi pertanyaan terbuka.
About the Author
