KATURI NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara menanggapi kritik bahwa dirinya terlalu “terlibat” atau “cawe-cawe” dalam urusan kementerian dan lembaga lain. Pernyataan ini muncul menyusul sorotan publik dan DPR terkait aktivitasnya mendorong percepatan belanja negara, menarik kembali dana yang tidak terserap, hingga inspeksi mendadak ke bank-bank BUMN.
Kritik dan Tuduhan “Cawe-Cawe”
Sejak menjabat sebagai Menkeu sejak 8 September 2025, Purbaya kerap muncul di tengah sorotan publik atas sejumlah kebijakan tersebar. Beberapa pihak menilai gaya komunikasinya yang blak-blakan dan langkah yang dianggap “memasuki ranah kementerian lain” sebagai sinyal bahwa ia terlalu aktif mencampuri urusan yang bukan domain Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Contohnya:
- Inspeksi mendadak ke bank-bank milik negara yang dianggap berada di luar tugas utama Menkeu.
- Kritik dari DPR yang meminta agar Menkeu “fokus pada desain ekonomi besar” dan tidak terus-menerus mengomentari kinerja kementerian lain.
Direktur lembaga pemantau publik menyebut bahwa “terlalu reaktif menanggapi isu publik hanya akan menguras energi” dan mengalihkan fokus dari tugas utama fiskal.
Tanggapan Purbaya Yudhi Sadewa
Menanggapi tudingan tersebut, Purbaya secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak “cawe-cawe” dalam urusan kementerian lain. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom INDEF di Jakarta pada Selasa (28/10/2025), ia menyampaikan:
“Bukan saya cawe-cawe ya. Kamu perlu apa? Saya bantu biar cepat. Tapi sebagian orang bilang itu cawe-cawe. Tapi enggak, enggak cawe-cawe. Saya enggak ikut campur kebijakan mereka.”
Purbaya menjelaskan bahwa perannya hanyalah memastikan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan terserap dengan tepat waktu dan tepat sasaran — bukan mengintervensi kebijakan internal kementerian atau lembaga lain.
Ia menambahkan bahwa bila anggaran tidak terserap, maka pihaknya memiliki wewenang untuk menarik kembali dana tersebut — tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan fiskal guna mencegah inefisiensi dan pengeluaran utang negara yang sia-sia.
Latar Belakang dan Konteks Kebijakan
Purbaya menjabat sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati dan membawa agenda percepatan belanja negara serta efisiensi fiskal di tengah kondisi ekonomi nasional yang menghadapi perlambatan.
Beberapa kebijakan yang masuk dalam kerangka tersebut antara lain:
- Penempatan dana Rp 200 triliun ke Himbara untuk meningkatkan likuiditas dan penyaluran kredit, yang sempat menuai kritik terkait “cawe-cawe” ke perbankan.
- Penarikan dana yang belum terserap dari kementerian/lembaga untuk mencegah pemborosan dan tambahan penerbitan surat utang.
Dalam konteks ini, Purbaya menegaskan bahwa tindakannya bersifat counter-cyclical — yaitu mempercepat belanja saat ekonomi melemah — dan bukan ekspansi belanja secara tak terkendali.
Mengapa Tuduhan Terjadi?
Beberapa faktor yang memunculkan persepsi bahwa Menkeu “cawe-cawe” antara lain:
- Peran Kemenkeu yang secara natural melakukan pemantauan anggaran, namun ketika menjadi terlalu aktif dianggap melewati batas tugas.
- Gaya komunikasi Purbaya yang sangat lugas dan terlihat “masuk langsung ke lapangan”, seperti sidak bank BUMN, membuat publik dan institusi lain merasa “terseret”.
- Tuntutan untuk pengelolaan fiskal yang cepat dan tepat di tengah krisis ekonomi membuat Kemenkeu berperan lebih agresif dari biasanya. Padahal, kementerian lain punya independensi untuk menjalankan fungsi operasional mereka.
Dampak dan Implikasi
Dari sisi fiskal, tindakan Kemenkeu untuk mempercepat belanja dan menarik kembali dana yang belum terserap bisa memberikan dampak positif: memperkuat daya beli masyarakat, menjaga tumbuhnya ekonomi, dan menekan defisit.
Namun dari sisi institusional dan koordinasi pemerintahan, jika persepsi “cawe-cawe” terus melekat, maka bisa muncul efek negatif:
- Kementerian/lembaga lain merasa tertekan atau kehilangan ruang autonomi untuk menjalankan fungsi mereka.
- Koordinasi antar kementerian bisa kurang harmonis bila tugas pengawasan fiscal identik dengan “intervensi kebijakan”.
- Fokus utama Kemenkeu bisa teralihkan dari kebijakan fiskal strategis ke kegiatan mikro pengawasan anggaran yang operasional.
Catatan untuk Ke Depan
Untuk menjaga keseimbangan antara tugas fiskal dan koordinasi antar lembaga, beberapa hal perlu diperhatikan:
- Memperjelas batas fungsi – Kemenkeu harus tetap menjaga fungsi pengawasan dan pengelolaan anggaran tanpa mengambil alih kebijakan operasional kementerian lain.
- Komunikasi yang proporsional – Agar tidak menimbulkan opini publik negatif, gaya komunikasi perlu lebih diplomatic meskipun tetap tegas.
- Kolaborasi lintas lembaga – Menkeu perlu memastikan bahwa percepatan belanja dan optimalisasi dana dilakukan dengan sinergi, bukan dominasi.
- Transparansi dan akuntabilitas – Langkah-langkah pengambilan kembali dana atau percepatan belanja harus jelas prosedurnya agar tidak menimbulkan keraguan publik.
Kesimpulan
Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka membantah bahwa dirinya “cawe-cawe” dalam urusan kementerian dan lembaga lain. Ia menegaskan bahwa perannya lebih kepada memastikan bahwa anggaran pemerintah terserap tepat waktu dan tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, persepsi publik dan institusional terhadap gaya kerja dan komunikasi Menkeu membutuhkan penanganan agar koordinasi pemerintahan tetap efektif dan harmoni antar lembaga terjaga. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang agresif dapat dijalankan tanpa menimbulkan gesekan yang mengganggu.
About the Author
