KATURI NEWS – Pada 17 November 2025, sebuah keputusan mengejutkan dikeluarkan oleh International Crimes Tribunal (ICT) di Dhaka: mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dijatuhi hukuman mati atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Vonis ini menandai titik balik dramatis dalam sejarah politik Bangladesh. Berikut analisis mendalam mengenai latar belakang, tuduhan, reaksi, dan potensi dampak dari keputusan tersebut.
Latar Belakang Peristiwa
Sheikh Hasina adalah tokoh kunci dalam politik Bangladesh selama lebih dari satu dekade. Ia memimpin pemerintahan Partai Liga Awami selama 15 tahun sebelum digulingkan pada Agustus 2024 oleh gelombang protes besar bersifat mahasiswi. Kerusuhan itu dipicu oleh kebijakan kontroversial yang mengatur kuota pekerjaan sipil, namun kemudian meluas menjadi ketidakpuasan massal terhadap pemerintahannya.
Dalam peristiwa puncak kerusuhan, dilaporkan terjadi tindakan keras dari aparat keamanan yang menewaskan ribuan orang, menurut laporan dari PBB. Sheikh Hasina kemudian melarikan diri ke India dan tinggal di New Delhi sejak Agustus 2024.
Tuduhan dan Fakta Persidangan
Pengadilan ICT menuduh Hasina terlibat dalam beberapa kejahatan serius, antara lain:
- Menghasut kekerasan — tribunal menyatakan Hasina secara aktif mendorong penggunaan kekerasan terhadap demonstran mahasiswa.
- Perintah untuk membunuh — ada dakwaan bahwa Hasina memerintahkan penggunaan senjata mematikan oleh pasukan keamanan.
- Kegagalan mencegah kekejaman — tribunal menilai Hasina mempunyai kontrol atas pejabat dan institusi keamanan, tetapi “tidak mengambil tindakan” untuk menghentikan penargetan warga sipil.
Putusan pengadilan sendiri sangat rinci, mencapai 453 halaman, yang menyajikan bukti ekstensif bahwa Hasina dianggap sebagai “komandan tertinggi” dalam struktur keputusan yang menyebabkan kematian dan penderitaan massal.
Reaksi dari Hasina dan Pendukungnya
Hasina menolak keras putusan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyebut pengadilan sebagai “rigged tribunal”, dijalankan oleh pemerintah sementara yang menurutnya “tidak memiliki mandat demokratis.” Dia juga mengklaim tidak diberikan kesempatan yang adil untuk membela diri, dan menyatakan bahwa keputusan tersebut bersifat politis dan bermotif dendam.
Selain itu, putusan ini menjadi batu loncatan besar dalam konflik politik. Anak Hasina, Sajeeb Wazed, sebelumnya memperingatkan bahwa pengadilan bisa menjatuhkan hukuman mati, dan menegaskan bahwa Hasina berada dalam perlindungan di India.
Pandangan dari Pengkritik dan Pihak Lain
Tidak semua pihak menyetujui kritik Hasina bahwa hukuman adalah semata-mata tindakan balas dendam. Tajul Islam, jaksa utama dalam kasus ini, menegaskan bahwa vonis bukanlah balas dendam, tetapi upaya untuk menegakkan keadilan atas kekejaman yang terjadi pada protes Juli-Agustus 2024.
Sementara itu, dari kubu oposisi, Salahuddin Ahmed dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) menyatakan bahwa vonis ini adalah bentuk keadilan: “tidak peduli sekuat apa pun kekuatan otoriter … akhirnya harus menghadapi konsekuensi,” katanya.
Di sisi lain, pendukung Hasina menyoroti aspek bukti digital dalam persidangan. Misalnya, mantan pejabat Asaduzzaman Khan Kamal menyatakan bahwa bukti berupa rekaman digital bisa dimanipulasi dan tidak sepenuhnya dapat diandalkan.
Implikasi Politik dan Sosial
Putusan mati terhadap mantan perdana menteri tentu menimbulkan gejolak politik signifikan. Berikut beberapa potensi implikasi:
- Instabilitas Politik
Dengan hukuman mati terhadap figur paling karismatik dari Awami League, dikhawatirkan bisa muncul gelombang protes dan kerusuhan. Sebelumnya, telah dilaporkan adanya serangkaian bom rakitan dan pembakaran kendaraan menjelang putusan. - Dampak terhadap Pemilu 2026
Pemilu diperkirakan akan digelar pada Februari 2026, namun reaksi terhadap vonis ini bisa mengacaukan proses demokrasi. Pihak Hasina sudah menyatakan akan memboikot pemilu jika partainya tidak diikutsertakan. - Hubungan Internasional
Karena Hasina saat ini berada di India, keputusan ini bisa memicu ketegangan diplomatik. Permintaan ekstradisi dari Dhaka sangat mungkin, tetapi bagaimana India merespons bisa menjadi ujian diplomasi besar. - Isu Hak Asasi Manusia
Banyak pengamat dan kelompok HAM akan terus mengamati proses pengadilan ini: apakah benar-benar adil, atau menjadi instrumen politik. Tuduhan manipulasi prosedur dan sidang in absentia memberi ruang kritik terhadap legitimasi ICT.
Kesimpulan
Putusan hukuman mati terhadap Sheikh Hasina oleh ICT Bangladesh adalah salah satu momen paling kontroversial di panggung politik Asia Selatan belakangan ini. Di satu sisi, pengadilan mengklaim telah menegakkan keadilan atas tindakan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sisi lain, Hasina dan pendukungnya dengan keras menolak putusan, menyebutnya sebagai aksi politik yang instrumentalisasi kekuasaan baru.
Seiring perkembangan lebih lanjut — baik dari segi banding, respons internasional, maupun reaksi domestik — bukan tidak mungkin vonis ini akan menjadi titik perubahan besar dalam sejarah Bangladesh modern. Bagaimanapun, dampaknya diprediksi akan sangat luas — mencakup politik, sosial, dan diplomasi regional.
About the Author
