KATURI HOT – Jakarta — Penyidik KPK pada Senin (1/12/2025) mengungkap detail terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam penggeledahan kantor kontraktor proyek PT Widya Satria di Surabaya — pemenang tender proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) Ponorogo — penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta senjata api.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, senjata api tersebut kemudian dititipkan ke Polda Jawa Timur. Selain di kantor kontraktor, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di rumah mantan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dan adiknya, serta di beberapa kantor swasta lain di Surabaya. Pada penggeledahan terhadap rumah mantan bupati dan adiknya, KPK juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik.
Latar Belakang Penetapan Tersangka
Penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari penyidikan yang dilakukan KPK setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, 9 November 2025. Dari OTT tersebut, empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Sugiri Sancoko (mantan Bupati Ponorogo), Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono, serta seorang pihak swasta yang menjadi rekanan RSUD, Sucipto.
Kasus dugaan yang tengah diselidiki meliputi suap pengurusan jabatan, suap proyek di RSUD Dr. Harjono Ponorogo, serta gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Dalam klaster pengurusan jabatan, penerima suap disebut adalah Sugiri Sancoko bersama Agus Pramono, sedangkan pemberi suap adalah Yunus Mahatma. Untuk klaster proyek RSUD, penerima suap adalah Sugiri bersama Yunus, dan pemberi suap adalah Sucipto. Untuk dugaan gratifikasi, penerima suap adalah Sugiri, pemberi adalah Yunus.
Penggeledahan Luas — Tidak Hanya Kantor Kontraktor
Tidak hanya kantor PT Widya Satria yang digeledah. Menurut keterangan KPK, penggeledahan dilakukan di enam lokasi berbeda di Ponorogo — termasuk rumah dinas Bupati, rumah tersangka, serta sejumlah kantor pemerintahan seperti kantor Sekda dan BKPSDM. Dari lokasi-lokasi ini penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik.
Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar proyek Monumen Reog, tetapi juga pengurusan jabatan dan aliran gratifikasi di lingkungan pemerintahan Ponorogo.
Implikasi Penemuan Senjata Api — Ancaman yang Lebih Serius
Penemuan senjata api di kantor kontraktor proyek MRMP Ponorogo tentu menambah bobot keprihatinan publik. Korupsi saja sudah merupakan pelanggaran hukum dan kepercayaan publik — tetapi ketika senjata api ikut ditemukan, ini membuka berbagai kemungkinan: apakah senjata itu berkaitan dengan keamanan proyek, apakah digunakan oleh oknum tertentu, atau ada potensi ancaman yang menyertainya?
Penyidik KPK telah menyerahkan senjata tersebut ke Polda Jatim untuk diamankan — tetapi publik dan penegak hukum tentu berharap agar penyelidikan terus mendalam, termasuk menelusuri asal, izin kepemilikan, serta siapa yang memiliki akses terhadap senjata tersebut. Ini penting agar penyidikan tidak berhenti hanya pada aspek administratif atau keuangan, tetapi juga aspek keamanan dan hukum pidana terkait senjata api.
Kenapa Kasus Ini Penting — Bukan Sekadar Korupsi Biasa
Kasus ini memiliki signifikansi lebih besar dari sekadar suap proyek atau gratifikasi. Pertama, proyek yang terlibat adalah proyek publik: pembangunan monumen dan museum, yang berkaitan dengan kebudayaan dan fasilitas umum bagi masyarakat. Jika proyek dikorupsi, bukan hanya kerugian negara, tetapi potensi kerugian bagi publik — baik dari segi kualitas fisik monumen, transparansi penggunaan anggaran, maupun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kontraktor.
Kedua, penetapan tersangka melibatkan pejabat tinggi: bupati, sekda, direktur RSUD, dan rekanan swasta. Ini menunjukkan dugaan korupsi yang melibatkan rantai struktural pemerintahan, bukan korupsi di level rendah. Ketiga, penemuan senjata api — sebuah simbol kekuasaan dan ancaman — menimbulkan kekhawatiran bahwa penyalahgunaan wewenang mungkin disertai intimidasi atau potensi kekerasan.
Akhirnya, penggeledahan di banyak lokasi (rumah pejabat, kantor pemerintahan, dan kontraktor) menunjukkan bahwa dugaan korupsi ini mungkin sistemik — melibatkan banyak pihak dan jaringan yang kompleks. Oleh karena itu publik dan media perlu terus mengawasi proses penyidikan dan tuntutan hukum dari KPK agar keadilan dijalankan secara transparan dan akurat.
Penutup: Harapan Agar Penyelidikan Berlanjut dan Transparan
Penemuan senjata api dan dokumen dalam penggeledahan oleh KPK menambah bobot serius pada kasus di Ponorogo — dan menunjukkan bahwa dugaan korupsi di sana tidak bisa diremehkan. Publik tentu berharap bahwa penyidikan akan terus dilakukan secara menyeluruh: tidak hanya terhadap proyek MRMP, tetapi juga terhadap suap jabatan, gratifikasi, dan potensi pelanggaran hukum lain seperti kepemilikan senjata ilegal.
Jika terbukti, maka semua pihak yang terlibat — baik pejabat pemerintahan maupun kontraktor/perusahaan swasta — harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas sangat penting agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat dipulihkan.
About the Author
