KATURI NEWS – Krisis politik kembali mengguncang Peru setelah Presiden Jose Jeri resmi dimakzulkan oleh parlemen dalam pemungutan suara yang berlangsung cepat dan penuh ketegangan. Pemecatan ini dipicu oleh skandal yang dikenal sebagai “Chifagate”, yang menyeret nama sang presiden dalam dugaan pertemuan rahasia dengan sejumlah pebisnis asal China.
Keputusan pemakzulan disetujui oleh Kongres Peru pada Selasa (17/2/2026) waktu setempat. Dari total suara yang masuk, sebanyak 75 anggota parlemen menyatakan dukungan terhadap pemecatan, sementara 24 lainnya menolak. Hasil tersebut cukup untuk mengakhiri masa jabatan Jeri yang sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu pemimpin muda paling menjanjikan di kawasan Amerika Latin.
Awal Mula Skandal “Chifagate”
Istilah “Chifagate” merujuk pada rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan pertemuan Jeri dengan sejumlah pengusaha China di luar agenda resmi kepresidenan. Istilah tersebut diyakini berasal dari kata “chifa”, sebutan populer di Peru untuk restoran atau komunitas kuliner Tionghoa-Peru, yang kemudian menjadi simbol keterlibatan jaringan bisnis China dalam pusaran kontroversi ini.
Laporan media internasional, termasuk dari The Guardian, mengungkap bahwa rekaman tersebut memicu kecurigaan publik karena tidak tercatat dalam jadwal resmi kepresidenan. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu diduga berkaitan dengan pembahasan proyek-proyek strategis dan potensi kerja sama ekonomi.
Meski belum ada putusan hukum final, tekanan politik meningkat tajam setelah video tersebut beredar luas. Dalam hitungan hari, opini publik berubah drastis. Presiden yang sebelumnya menikmati tingkat popularitas tinggi mendadak kehilangan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk partai-partai yang semula berada di barisan koalisi pemerintah.
Dukungan Politik Berbalik Arah
Jose Jeri, yang baru berusia 39 tahun, sebelumnya dikenal sebagai simbol generasi baru kepemimpinan Peru. Ia terpilih dengan janji reformasi, transparansi, dan pemberantasan korupsi. Namun, citra tersebut terkikis ketika skandal ini mencuat.
Beberapa partai yang awalnya menjadi pendukung utama pemerintah mulai mengambil jarak. Seiring mendekatnya kampanye pemilu nasional, tekanan terhadap Jeri semakin kuat. Para pemimpin partai menilai keberlanjutan kepemimpinannya dapat merugikan stabilitas politik dan elektabilitas koalisi.
Dalam pernyataan resmi, Ketua Sementara Kongres, Fernando Rospigliosi, menyampaikan bahwa parlemen akan menggelar pemungutan suara lanjutan pada Rabu (18/2/2026) untuk menentukan sosok yang akan menjabat sebagai presiden interim. Langkah ini dinilai penting guna menjaga kesinambungan pemerintahan dan meredam gejolak politik yang berkembang.
Dugaan Jual Beli Pengaruh
Selain dimensi politik, kasus ini juga memasuki ranah hukum. Kejaksaan telah membuka penyelidikan awal terkait dugaan praktik jual beli pengaruh yang dikaitkan dengan pertemuan tersebut.
Salah satu nama yang disorot adalah Yang Zhihua, seorang pengusaha asal China yang telah lama bermukim di Peru dan dikenal dengan nama panggilan “Johnny”. Ia disebut memiliki jaringan bisnis yang luas dan terlibat dalam berbagai proyek investasi.
Jaksa juga menelusuri kehadiran individu lain bernama Ji Wu Xiaodong, yang dilaporkan berada dalam salah satu pertemuan dengan presiden. Penyelidikan masih berada pada tahap awal, dan belum ada dakwaan resmi yang dijatuhkan.
Pihak Jeri sebelumnya membantah adanya pelanggaran hukum. Dalam pernyataan singkat sebelum pemungutan suara, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya menjajaki peluang investasi dan tidak melanggar aturan apa pun. Namun, bantahan itu tidak cukup untuk membendung arus politik yang mengarah pada pemakzulan.
Dampak Politik dan Ekonomi
Pemakzulan ini berpotensi membawa dampak luas bagi stabilitas politik dan ekonomi Peru. Negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir kerap mengalami pergantian kepemimpinan yang cepat, memicu kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan.
Analis politik menilai bahwa krisis ini dapat memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap elite politik. Tingkat partisipasi pemilih dan kepercayaan terhadap institusi negara dikhawatirkan akan terpengaruh.
Dari sisi ekonomi, ketidakpastian politik dapat memengaruhi nilai tukar mata uang, arus investasi asing, serta proyek-proyek strategis yang sedang berjalan. Peru sendiri dikenal sebagai salah satu produsen utama mineral di dunia, termasuk tembaga dan perak, sehingga stabilitas pemerintah menjadi faktor penting bagi pasar global.
Pola Krisis Politik yang Berulang
Kejatuhan Jose Jeri juga memperlihatkan pola krisis politik yang berulang di Peru dalam beberapa tahun terakhir. Parlemen memiliki kewenangan konstitusional untuk memakzulkan presiden dengan alasan “ketidakmampuan moral permanen”, sebuah klausul yang kerap menjadi sumber perdebatan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa mekanisme tersebut, meskipun sah secara hukum, sering kali digunakan dalam konteks tarik-menarik kepentingan politik. Dalam situasi seperti ini, batas antara akuntabilitas dan manuver politik menjadi semakin tipis.
Menanti Kepemimpinan Interim
Dengan pemungutan suara lanjutan yang dijadwalkan, perhatian publik kini tertuju pada siapa yang akan mengisi kursi kepresidenan sementara. Figur interim diharapkan mampu meredakan ketegangan, menjaga stabilitas, dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi.
Transisi kekuasaan yang tertib menjadi kunci untuk menghindari eskalasi krisis. Banyak pihak berharap pergantian ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi.
Ujian Integritas dan Stabilitas
Kasus “Chifagate” menjadi pengingat bahwa di era keterbukaan informasi, transparansi pejabat publik menjadi sorotan utama. Rekaman kamera pengawas yang beredar luas menunjukkan betapa cepatnya opini publik terbentuk dan memengaruhi arah politik nasional.
Bagi Peru, peristiwa ini bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan ujian terhadap ketahanan demokrasi dan sistem hukumnya. Bagaimana proses penyelidikan berjalan, serta bagaimana pemerintahan interim mengelola transisi, akan menentukan arah politik negara tersebut dalam beberapa bulan ke depan.
Krisis ini sekaligus menegaskan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemenangan elektoral, tetapi juga oleh kemampuan menjaga integritas dan kepercayaan publik.
About the Author
