KATURI NEWS – Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran besar untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur negara pada tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa total anggaran THR yang disiapkan mencapai Rp55 triliun. Anggaran tersebut ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia, serta personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pengumuman itu disampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026. Dalam materi presentasinya, Menteri Keuangan secara singkat mencantumkan angka anggaran THR tersebut sebagai bagian dari strategi belanja negara.
Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena nilai anggaran yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya serta rencana pencairan yang ditargetkan lebih awal.
Naik Lebih dari 10 Persen dari Tahun Sebelumnya
Berdasarkan data yang dipaparkan, anggaran THR 2026 mengalami kenaikan sekitar 10,22 persen dibandingkan tahun 2025 yang berada di kisaran Rp49 triliun. Kenaikan ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal sekaligus upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
Peningkatan anggaran THR juga mencerminkan pertimbangan pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk inflasi, kebutuhan konsumsi masyarakat, serta peran belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pemberian THR bagi aparatur negara tidak hanya dipandang sebagai kewajiban pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen stimulus ekonomi jangka pendek.
Target Cair di Awal Ramadan
Selain nilai anggaran, perhatian publik juga tertuju pada rencana pencairan THR yang diharapkan dapat dilakukan pada awal Ramadan 2026. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran dilakukan di awal masa puasa, meskipun tanggal pasti pencairan masih menunggu proses administrasi dan kesiapan teknis.
Pernyataan tersebut memberikan sinyal positif bagi jutaan aparatur negara yang setiap tahun menantikan pencairan THR sebagai tambahan penghasilan menjelang hari raya.
Pencairan lebih awal dinilai dapat membantu pegawai mempersiapkan kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan pokok hingga biaya perjalanan mudik.
Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa alokasi THR menjadi bagian dari strategi optimalisasi belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal pertama 2026.
Belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi domestik. Ketika THR dicairkan, daya beli masyarakat cenderung meningkat, yang pada akhirnya mendorong aktivitas perdagangan, sektor jasa, hingga industri kecil dan menengah.
Efek berganda (multiplier effect) dari peningkatan konsumsi ini sering kali terlihat pada meningkatnya transaksi ritel, permintaan transportasi, serta aktivitas pariwisata domestik menjelang hari raya.
Dampak terhadap Masyarakat dan Dunia Usaha
Kebijakan pencairan THR bagi ASN, TNI, dan Polri tidak hanya berdampak pada penerima langsung, tetapi juga pada sektor ekonomi yang lebih luas. Pedagang, pelaku UMKM, hingga sektor transportasi biasanya merasakan peningkatan aktivitas menjelang Idulfitri.
Banyak pelaku usaha musiman yang menggantungkan penghasilan pada momen ini, seperti penjual pakaian, makanan khas Lebaran, hingga jasa pengiriman barang. Dengan pencairan yang dilakukan lebih awal, pelaku usaha memiliki waktu lebih panjang untuk menikmati peningkatan permintaan.
Selain itu, peningkatan konsumsi domestik juga membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang kerap memengaruhi perdagangan dan investasi.
Mekanisme dan Penyaluran THR
Meskipun nilai anggaran telah diumumkan, mekanisme teknis penyaluran THR biasanya diatur melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan yang diterbitkan mendekati waktu pencairan.
Besaran THR yang diterima masing-masing pegawai umumnya disesuaikan dengan gaji pokok, tunjangan melekat, serta komponen lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga biasanya memastikan proses pencairan berjalan serentak agar tidak menimbulkan ketimpangan waktu penerimaan di berbagai daerah.
Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran
Di sisi lain, pengalokasian anggaran dalam jumlah besar tentu memerlukan pengelolaan fiskal yang hati-hati. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara belanja negara dan pendapatan, agar defisit anggaran tetap terkendali.
Para ekonom menilai kebijakan seperti THR tetap relevan selama didukung oleh penerimaan negara yang cukup dan pengelolaan utang yang sehat.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Harapan Aparatur Negara
Bagi ASN, TNI, dan Polri, THR bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga bagian dari apresiasi atas tugas dan tanggung jawab yang dijalankan sepanjang tahun.
Momentum Ramadan dan Idulfitri juga identik dengan tradisi berbagi, silaturahmi, serta kebutuhan rumah tangga yang meningkat. Karena itu, kepastian pencairan THR menjadi hal yang sangat dinantikan.
Dengan adanya rencana pencairan di awal Ramadan, banyak pihak berharap proses administrasi dapat berjalan lancar sehingga dana benar-benar dapat diterima sesuai jadwal yang diharapkan.
Kesimpulan
Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk THR aparatur negara pada 2026. Anggaran tersebut meningkat lebih dari 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan ditargetkan dapat dicairkan pada awal Ramadan.
Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan aparatur negara, tetapi juga berperan sebagai stimulus ekonomi yang mendorong konsumsi domestik dan aktivitas usaha menjelang hari raya.
Dengan pengelolaan anggaran yang tepat dan penyaluran yang lancar, program THR diharapkan kembali memberikan manfaat luas, baik bagi penerima langsung maupun perekonomian nasional secara keseluruhan.
About the Author
