KATURI NEWS – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga inflasi pangan bergejolak atau volatile food tetap terkendali, khususnya pada komoditas makanan pokok yang sangat memengaruhi daya beli masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah menargetkan inflasi pangan bergejolak berada di kisaran 3 hingga 5 persen melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Airlangga, pengendalian inflasi pangan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kerja sama yang solid lintas wilayah dan lintas sektor. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah. Hal ini dilakukan dengan mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha pangan, serta memperbaiki sistem distribusi dan logistik.
Beberapa komoditas strategis menjadi perhatian khusus pemerintah, antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Ketiga komoditas tersebut kerap menjadi penyumbang utama inflasi pangan akibat fluktuasi pasokan, gangguan cuaca, maupun kendala distribusi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kelancaran logistik agar pasokan dari daerah surplus dapat segera disalurkan ke daerah defisit, sehingga gejolak harga dapat ditekan.
Selain aspek pasokan dan distribusi, Airlangga menekankan pentingnya koordinasi kebijakan harga yang diatur pemerintah atau administered prices. Dalam perumusannya, pemerintah mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni timing, sequencing, dan magnitude. Penyesuaian harga yang dilakukan dengan perhitungan matang diharapkan dapat mendukung stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Airlangga juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas moneter. Komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten dinilai krusial untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki persepsi bahwa harga akan stabil, tekanan inflasi akibat faktor psikologis dapat diminimalkan.
Dalam konteks makroekonomi, Airlangga menilai capaian inflasi nasional tahun 2025 mencerminkan keberhasilan koordinasi kebijakan yang kuat. Inflasi tercatat sebesar 2,92 persen secara tahunan (year on year), masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan deviasi ±1 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap terjaga di tengah dinamika global dan tantangan domestik.
Keberhasilan ini, menurut Airlangga, tidak lepas dari sinergi erat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Pemerintah berperan melalui pengelolaan belanja negara, subsidi, serta intervensi pasokan, sementara Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas melalui instrumen moneter yang terukur.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko ke depan, termasuk perubahan iklim, volatilitas harga pangan global, serta potensi gangguan rantai pasok. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan pangan nasional terus menjadi prioritas, baik melalui peningkatan produksi dalam negeri maupun pengelolaan cadangan pangan secara optimal.
Dengan kombinasi kebijakan struktural, koordinasi lintas daerah, serta sinergi pusat dan daerah yang berkelanjutan, pemerintah optimistis inflasi pangan dapat tetap terkendali. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta melindungi kesejahteraan masyarakat secara luas.
About the Author
