KATURI NEWS – Hubungan antara Donald Trump dan Sanae Takaichi kini menjadi sorotan global setelah laporan bahwa Trump — Presiden Amerika Serikat — meminta sang Perdana Menteri Jepang untuk menghindari eskalasi dalam konflik diplomatik dengan Tiongkok. Permintaan ini muncul di tengah memanasnya ketegangan antara Tokyo dan Beijing terkait isu kedaulatan Taiwan.
🔹 Latar Belakang Ketegangan
Ketegangan terbaru bermula saat Takaichi membuat pernyataan di Parlemen Jepang pada awal November 2025, yang menyebut bahwa jika Tiongkok menyerang Taiwan, Jepang bisa saja ikut campur secara militer. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Beijing, yang mengecam sikap Tokyo sebagai “provokatif” dan mengancam stabilitas regional.
Sejak itu, hubungan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok memburuk — termasuk penerapan sanksi ekonomi, larangan wisatawan, dan penghentian sejumlah kerja sama. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa konflik retorika dapat berubah semakin serius.
🔹 Isi Pembicaraan Trump-Takaichi
Menurut dua pejabat Jepang yang berbicara pada media internasional, pada 25 November 2025 Trump menelepon Takaichi dan meminta agar Jepang “meredam nada” dalam perselisihan dengan Tiongkok. Pesan ini dikatakan datang segera setelah Trump berbicara dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping.
Tujuannya, menurut laporan, adalah menjaga agar tensi politik tidak mempengaruhi kesepakatan dagang dan hubungan ekonomi antara AS dan Tiongkok. Gedung Putih dikatakan menilai bahwa stabilitas hubungan AS–Tiongkok juga penting bagi kepentingan Jepang sebagai sekutu.
Meski demikian, Trump disebut tidak meminta Takaichi secara eksplisit untuk menarik balik pernyataannya — melainkan lebih pada himbauan agar “tidak memperburuk situasi”.
🔹 Tanggapan Jepang & Kontroversi Lanjutan
Namun laporan mengenai “peringatan Trump” tersebut dibantah oleh pemerintah Jepang. Jubir resmi pemerintah menyatakan bahwa tidak ada fakta bahwa Trump meminta Tokyo untuk tidak memprovokasi Beijing terkait Taiwan. Pemerintah Jepang menyebut bahwa percakapan antara kedua pemimpin hanya membahas hubungan bilateral dan situasi internasional secara umum.
Takaichi sendiri, sebagaimana dilaporkan media Jepang, mengatakan bahwa diskusi dengan Trump berfokus pada hubungan AS–Jepang serta dialog reguler antara kedua negara. Dia menolak mengonfirmasi detail spesifik dari pembicaraan tersebut.
Kondisi ini memunculkan keraguan tentang sejauh mana AS akan mendukung secara publik posisi Jepang di tengah ketegangan dengan Tiongkok — sebuah sumber kecemasan di Tokyo, terutama di kalangan militer dan pembuat kebijakan pertahanan.
🔹 Implikasi Diplomatik & Geopolitik
- Bagi Jepang, himbauan semacam itu — jika benar — dapat diartikan sebagai tekanan halus dari sekutu strategis terbesar agar mengambil sikap lebih moderat terhadap Tiongkok. Hal ini bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri dan pertahanan Jepang di masa mendatang, termasuk soal dukungan terhadap Taiwan.
- Bagi AS, langkah ini mencerminkan strategi menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap sekutu (Jepang) dan upaya pemeliharaan hubungan dagang dengan Tiongkok. Hal ini mencerminkan prioritas pemerintahan Trump terhadap stabilitas ekonomi global dan kepentingan nasional Amerika.
- Bagi Tiongkok, sinyal seperti ini bisa dianggap kemenangan diplomatik: upaya untuk meredam tekanan militer serta meminimalkan risiko eskalasi militer di kawasan Asia–Pasifik. Beijing diperkirakan akan terus menekan politisi atau pemerintahan yang dianggap memprovokasi.
🔹 Kesimpulan
Isu hubungan antara Jepang dan Tiongkok, serta dinamika campur tangan AS — melalui Trump — menegaskan kompleksitas geopolitik di kawasan Asia–Pasifik. Laporan bahwa Trump meminta Jepang untuk menghindari eskalasi mencerminkan bagaimana kekhawatiran ekonomi dan diplomatik dapat mempengaruhi kebijakan perang dan pertahanan negara-negara sekutu.
Namun, bantahan dari pemerintah Jepang menunjukkan bahwa detail diplomasi seringkali diselimuti ambiguitas. Yang tetap jelas: presiden AS saat ini memilih jalur diplomasi dan stabilitas ekonomi global daripada konfrontasi terbuka — pendekatan yang bisa meredam ketegangan di jangka pendek, tetapi juga memunculkan pertanyaan soal kejelasan komitmen keamanan di masa depan.
About the Author
